fikiryazilari – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menduga kasus keracunan massal siswa terjadi karena kelalaian SPPG. Kejadian ini muncul setelah banyak siswa menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam dua bulan terakhir.

Menurut Dadan, penyebab utama adalah ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. “Kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di 2 bulan terakhir. Dan ini berkaitan dengan berbagai hal. Dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama,” ujar Dadan dalam rapat Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025).

Data BGN menunjukkan bahwa ratusan siswa di berbagai daerah mengalami gejala keracunan, seperti mual, muntah, dan pusing, setelah mengonsumsi makanan dari SPPG. Investigasi awal mengungkap bahwa bahan makanan yang digunakan tidak sesuai standar gizi, serta proses memasak dan penyimpanan tidak memenuhi prosedur aman.

Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap implementasi MBG. Dadan menekankan bahwa setiap satuan pelayanan harus melaksanakan SOP secara disiplin, mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, hingga proses penyajian.

Kedepannya, BGN berencana meningkatkan pelatihan staf SPPG dan menerapkan audit rutin. Tujuannya agar kasus keracunan massal tidak terulang dan kualitas gizi siswa tetap terjaga. Dengan langkah ini, program MBG diharapkan dapat berjalan aman dan memberikan manfaat optimal bagi kesehatan anak sekolah.

Baca Juga : “Harga Kripto 27 Sept: Bitcoin Turun, Ethereum Menguat“

Keracunan Massal SPPG Ditutup Sementara, Presiden Soroti Manfaat MBG Meski Ada Kasus Keracunan

Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) setelah terjadi kasus keracunan siswa dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penutupan ini dilakukan untuk mengevaluasi prosedur operasional dan memperbaiki kelalaian yang terjadi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan beberapa penyebab keracunan. SPPG membeli bahan baku lebih awal dari seharusnya, H-4, padahal SOP menetapkan H-2. Proses memasak hingga pengiriman juga tidak konsisten, beberapa hanya 6 jam padahal maksimal 4 jam.

“Kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak melalui SOP dan juga menimbulkan kegaduhan. Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan,” ujar Dadan. Ia menambahkan, lamanya penutupan bergantung pada evaluasi dan kemampuan SPPG melakukan perbaikan serta menunggu hasil investigasi.

Presiden Prabowo menanggapi kasus ini dengan perspektif nasional. Ia menekankan bahwa keracunan hanya terjadi pada 0,0017 persen dari total 30 juta penerima manfaat MBG. “Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, anak-anak dan ibu hamil tiap hari menerima makanan. Ada kekurangan, iya, tapi manfaatnya sangat besar,” kata Prabowo di Munas VI PKS, Jakarta.

Presiden juga membandingkan capaian Indonesia dengan Brazil. Dalam 11 bulan, Indonesia sudah menyasar 30 juta penerima manfaat, sementara Brazil membutuhkan 11 tahun untuk 47 juta. Meski kasus kecil muncul, Prabowo menegaskan keberhasilan program MBG sebagai langkah besar pertama dalam sejarah dunia untuk menjangkau gizi anak dan ibu hamil secara luas.

Ke depan, BGN berencana meningkatkan pengawasan SPPG, menerapkan audit rutin, dan memastikan SOP dijalankan disiplin. Tujuannya agar program MBG tetap aman, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan masyarakat.

Jika mau, saya bisa buatkan versi artikel H2 ini dalam format lebih visual dan mudah dibaca untuk Google News, termasuk poin-poin data dan kutipan ringkas. Apakah mau dibuatkan?

Baca Juga : “Samsung Galaxy Buds Core Hadir dengan Bass Kuat dan ANC“