fikiryazilari – Thailand Tangguhkan Damai mengumumkan pada Senin (10/11/2025) penangguhan pelaksanaan perjanjian damai dengan Kamboja. Keputusan ini menyusul ledakan ranjau yang melukai dua tentara Thailand di Provinsi Sisaket dekat perbatasan kedua negara.

Perjanjian damai tersebut sebelumnya dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan ini bertujuan mengakhiri permusuhan permanen setelah bentrokan Juli lalu yang menewaskan 43 orang. Konflik itu juga memaksa lebih dari 300.000 warga sipil mengungsi dari kedua sisi perbatasan.

Ledakan ranjau menyebabkan satu prajurit Thailand menderita luka parah di kaki, sementara gelombang kejut membuat prajurit lain mengalami nyeri dada. Akibat insiden ini, Angkatan Darat Kerajaan Thailand menghentikan tindak lanjut deklarasi bersama, termasuk pembebasan 18 tentara Kamboja yang ditahan di Thailand.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan, “Kami mengira ancaman keamanan telah mereda, tetapi ternyata tidak benar-benar berkurang.” Pernyataan ini menekankan bahwa risiko keamanan di perbatasan tetap tinggi. Pihak berwenang Kamboja belum memberikan komentar resmi, meski sebelumnya menolak tuduhan penanaman ranjau baru oleh Thailand.

Langkah ini menandai eskalasi ketegangan yang bisa memengaruhi stabilitas regional. Para pengamat menekankan perlunya dialog diplomatik lebih lanjut untuk mencegah bentrokan baru. Thailand dan Kamboja sebelumnya telah melakukan gencatan senjata pada Oktober 2025, tetapi ancaman keamanan tetap menjadi tantangan utama.

Dengan penangguhan ini, implementasi perjanjian damai masih tergantung pada situasi keamanan di lapangan. Observasi internasional dan mediasi pihak ketiga kemungkinan diperlukan untuk memastikan ketenangan di wilayah perbatasan yang rawan konflik ini.

Baca Juga: “Eks Direktur Pertamina Ungkap Fakta Baru Soal Blending BBM“

Ketegangan Perbatasan: Thailand Tangguhkan Perjanjian Damai dengan Kamboja

Thailand menangguhkan pelaksanaan perjanjian damai dengan Kamboja setelah ledakan ranjau melukai dua prajurit di Provinsi Sisaket, dekat perbatasan kedua negara.

Kedua negara telah lama berselisih mengenai wilayah perbatasan yang diperebutkan lebih dari satu abad. Ketegangan meningkat pada Juli 2025, saat Thailand menuduh Kamboja menanam ranjau darat yang melukai pasukannya.

Gencatan senjata awal tercapai akhir Juli melalui mediasi Presiden AS Donald Trump, diplomat Tiongkok, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN bergilir. Oktober lalu, kedua pihak menandatangani deklarasi baru untuk memperkuat gencatan senjata, termasuk pembersihan ranjau, penarikan senjata berat, dan akses tim pemantau ASEAN. Thailand juga berjanji membebaskan 18 tentara Kamboja yang ditahan.

Kementerian Pertahanan Kamboja menegaskan “komitmen yang tidak tergoyahkan” terhadap perdamaian dan menyatakan telah menarik senjata berat dari perbatasan. Meski begitu, kedua negara saling menuduh pelanggaran perjanjian, menandai risiko kegagalan implementasi.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyebut, “Kami mengira ancaman keamanan telah mereda, tetapi ternyata tetap ada.” Pernyataan ini menunjukkan kondisi lapangan masih rawan konflik.

Para analis menilai, meskipun deklarasi Oktober 2025 dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan, tantangan besar tetap ada. Dialog diplomatik dan pengawasan internasional tetap krusial untuk mencegah bentrokan baru.

Langkah Thailand menangguhkan perjanjian menandai eskalasi ketegangan yang dapat memengaruhi stabilitas regional. Pemantauan dan intervensi pihak ketiga kemungkinan diperlukan untuk memastikan keamanan jangka panjang.

Baca Juga: “China Longgarkan Aturan Ekspor Mineral ke AS“