fikiryazilari.net – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan rencana besar pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total anggaran mencapai Rp56,3 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk ribuan program rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun ke depan.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam menjelaskan, angka tersebut disusun setelah menyelaraskan kebutuhan masing-masing daerah dengan rencana kerja kementerian dan lembaga pusat. Langkah ini memastikan program yang dijalankan sesuai kondisi riil di lapangan.

“Ini yang sudah setidaknya matching antara apa yang dibutuhkan oleh masing-masing pemerintah daerah dan apa yang dirancang teman-teman di pusat,” ujar Medrilzam.

Perencanaan ini merujuk pada arahan pemerintah melalui Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden. Dokumen rencana induk percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana ini juga mengintegrasikan data kajian kebutuhan pasca bencana dari puluhan pemerintah daerah.

Bappenas mencatat, total kebutuhan versi daerah sebenarnya jauh lebih besar, mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, angka itu masih perlu diverifikasi agar sesuai kondisi di lapangan. Oleh karena itu, dokumen rencana induk yang ada saat ini bersifat awal dan dapat berubah seiring pembaruan data.

Medrilzam menekankan dokumen ini adalah versi pertama yang masih dinamis dan terbuka untuk penyesuaian. “Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagaimana kita memverifikasi data yang dinamis terkait kebencanaan. Dokumen ini masih akan terus bergerak,” katanya.

Anggaran pemulihan dialokasikan secara bertahap melalui APBN, APBD, pinjaman luar negeri, hibah, dan berbagai skema pendanaan lain. Fokusnya bukan hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan ekonomi, lingkungan, sosial masyarakat, dan membangun kawasan lebih aman dan berkelanjutan.

Baca juga: “Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Sumatera”

Bappenas juga menyiapkan peta zona rawan bencana untuk puluhan daerah terdampak. Hal ini bertujuan agar pembangunan ke depan lebih aman dan mengurangi risiko kerusakan akibat bencana. Prinsip yang diterapkan adalah membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan, termasuk opsi relokasi wilayah yang dinilai tidak layak lagi.

“Kita betul-betul mencoba menerapkan prinsip build back better, safer, dan sustainable. Kalau wilayah tidak dimungkinkan dibangun lagi, harus direalokasi. Proses ini dikonsultasikan terus dengan teman-teman daerah,” kata Medrilzam.

Rencana ini mencerminkan pendekatan adaptif pemerintah dalam menangani pemulihan pasca bencana. Selain fokus fisik, aspek sosial dan ekonomi masyarakat juga diperhitungkan agar pemulihan memberikan dampak jangka panjang.

Dengan program ini, pemerintah berharap pemulihan pasca bencana di Sumatera tidak hanya cepat, tetapi juga lebih tertata, adaptif, dan mampu menghadapi risiko bencana di masa depan. Integrasi antara data daerah, arahan pusat, dan prinsip pembangunan berkelanjutan diharapkan menjadikan Sumatera lebih tangguh menghadapi bencana berikutnya.

Selain itu, keterlibatan multi-pihak dari pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga internasional memastikan efektivitas program dan optimalisasi anggaran Rp56,3 triliun. Strategi ini diharapkan mempercepat pemulihan masyarakat, infrastruktur, dan ekonomi lokal secara menyeluruh.

Program Pemulihan Sumatera ini menjadi contoh konkret implementasi prinsip build back better dan pengelolaan risiko bencana yang adaptif, terukur, dan berkelanjutan.

Baca juga: “Catatan Ketua Komisi DPR Buat Pemulihan Sumatera: Infrastruktur, Pendidikan-Data”