fikiryazilari – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya inklusi keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Airlangga mengapresiasi konsistensi OJK menyelenggarakan forum tahunan ini, yang memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Rakornas TPAKD menjadi platform penting untuk mempercepat akses keuangan, khususnya di wilayah dengan tingkat inklusi rendah.

“Inklusi keuangan adalah indikator kunci stabilitas ekonomi makro. TPAKD menjadi bagian strategi nasional, termasuk RPJMN dan RPJMD,” jelas Airlangga. Ia menekankan bahwa program ini juga mendapat perhatian internasional sebagai praktik terbaik pembangunan ekonomi inklusif.

Selain stabilitas ekonomi, inklusi keuangan mendukung program prioritas pemerintah. Airlangga menyebut agenda seperti pemberian makan bergizi gratis, penguatan koperasi merah-putih, pengembangan energi bersih di desa, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Peningkatan akses keuangan akan mempermudah masyarakat, terutama UMKM, memperoleh pembiayaan yang tepat sasaran.

Menurut data OJK 2024, indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 85%, meningkat dari 81% pada 2022. Namun, akses di beberapa wilayah terpencil masih perlu diperkuat melalui kolaborasi TPAKD dengan pemerintah daerah dan sektor swasta.

Ke depan, penguatan inklusi keuangan diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.

Baca Juga : “Minuman Ringan Ini Paling Banyak Kandungan Mikroplastik”

Airlangga Hartarto Tegaskan Subsidi Motor Listrik 2025 Tidak Diusulkan Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan program subsidi motor listrik untuk 2025 tidak termasuk dalam rencana pemerintah. Pernyataan ini disampaikan menjelang akhir tahun, kurang dari tiga bulan sebelum berganti ke 2026.

Airlangga menyampaikan hal tersebut usai menghadiri acara New Economic Order Indonesia’s Largest Investment Forum di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis, 9 Oktober 2025. Ia menegaskan pemerintah tidak mengusulkan subsidi motor listrik untuk tahun depan.

“Tahun depan tidak diusulkan,” ujar Airlangga kepada awak media, menekankan bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik masih dalam tahap evaluasi dan belum final.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema pemberian subsidi motor listrik. Menperin bahkan telah mengirimkan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendapatkan persetujuan.

Skema subsidi ini bertujuan mendorong adopsi kendaraan listrik, mengurangi emisi karbon, dan mendukung target pemerintah mengembangkan ekosistem energi bersih. Namun, sampai saat ini, pemerintah masih mempertimbangkan anggaran dan efektivitas program sebelum mengambil keputusan.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, penjualan motor listrik di Indonesia meningkat 25% sepanjang 2025, tetapi pangsa pasar masih relatif kecil dibanding motor konvensional. Hal ini menunjukkan potensi besar sekaligus tantangan dalam implementasi subsidi.

Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan kendaraan listrik dan melakukan kajian kebijakan yang lebih komprehensif. Keputusan akhir terkait subsidi kemungkinan akan diumumkan bersamaan dengan rencana pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Baca Juga : “Kia Carnival Hybrid Hadir dengan Fitur Nyetir Otomatis Canggih”